Bukan Cuma Air Minum Galon, Pegawai Honorer BNPP Juga Dibatasin Gunakan Akses Internet di Gedung Mewah Kebon Sirih

JAKARTA - Polemik efisiensi anggaran terus bergulir dan berdampak langsung pada para tenaga pendukung atau honorer. 

Kali ini, langkah penghematan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memicu polemik lantaran tidak hanya membatasi penyediaan air minum galon, tetapi juga akses internet di kantor mereka yang berada di Gedung Mewah Kebon Sirih.

Baca juga: Kadivmin Kemenkumham Jateng Hajrianor Kunjungi Wonosobo

Pemerintah sebelumnya telah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer maupun pemotongan anggaran beasiswa. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga pelayanan publik yang baik.

Baca juga: Mardani Ali Sera Usulkan Anggaran IKN dan Kereta Cepat Dialihkan untuk Satpol PP

"Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga tidak akan mempengaruhi tenaga honorer. Pelayanan publik yang baik tetap menjadi prioritas, " ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan berimbas pada gaji dan tunjangan tenaga honorer.

Baca juga: 2023, Pemkab Batang Optimis Pajak Daerah Lampaui Target

"Jadi termasuk di daerah, kita juga sudah menyampaikan tidak dilakukan efisiensi untuk tunjangan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), " kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (3/2/2024).

Namun, di lapangan, realitas yang terjadi justru berbanding terbalik dengan janji pemerintah. BNPP yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, justru melakukan pemangkasan sejumlah anggaran operasional dengan dalih efisiensi. 

Baca juga: Plt Kakanwil Kemenkumham Jateng Hantor Situmorang: Persemester Selayaknya Ada Evaluasi Atas Kinerja

Kebijakan ini meliputi penghematan listrik, pembatasan akses internet, hingga pengurangan penyediaan air minum galon.

Seorang tenaga honorer BNPP yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya dan beberapa rekan lainnya belum menerima gaji mereka hingga saat ini.

Baca juga: Melalui Aplikasi KRISNA Kemenkumham Jateng Susun Renja TA 2024

"Hingga saat ini, kami belum menerima gaji. Saya juga tidak tahu apakah pada Maret 2025 nanti akan ada pemangkasan lebih lanjut, " ujarnya, Jumat (14/2/2025).

Selain itu, ia juga mengeluhkan keterbatasan fasilitas kantor akibat kebijakan efisiensi tersebut.

"Di kantor, listrik dan internet dibatasi. Bahkan, air dispenser sudah tidak diisi lagi, " ungkapnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh pegawai honorer lainnya. Ia menuturkan bahwa sejak Januari 2025, kontraknya tidak diperpanjang meski sempat dijanjikan untuk mengajukan lamaran ulang.

"Awalnya dijanjikan bisa mengajukan lamaran ulang, tetapi akhirnya hanya janji manis. Dua bulan digantung, ujungnya tidak diperpanjang, " ujarnya.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy: Efisiensi Anggaran Momentum Revolusi Kultural Birokrasi Iindonesia

Ia juga menambahkan bahwa upah yang seharusnya diterima pada Januari hingga kini belum dibayarkan.

"Saat kami tanyakan, alasannya karena ada efisiensi anggaran, " tambahnya.

Sementara itu, salah satu pejabat di Humas BNPP yang akrab disapa Bu Diah membenarkan adanya pengurangan tenaga honorer.

"Iya, setahu saya memang ada pengurangan tenaga pendukung, " kata Diah.

Kepala Bagian Humas dan TU Pimpinan BNPP, Andri Indrawan, juga mengonfirmasi kebijakan pemutusan kontrak honorer tersebut.

Baca juga: Kamrussamad: Penyusunan RAPBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Konflik Laut China Selatan

"Benar, ada kebijakan pimpinan terkait efisiensi anggaran. Anggaran Humas dipotong hampir 70 persen, sehingga beberapa tenaga honorer harus diputus kontraknya, " jelas Andri.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Yudi Prasetyo, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan BNPP tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap pegawai honorer.

"Jika efisiensi dilakukan dengan memangkas fasilitas dasar seperti internet, listrik, dan air minum, maka kinerja pegawai bisa terganggu. Apalagi jika sampai ada keterlambatan gaji atau pemutusan kontrak secara sepihak, ini bisa menjadi masalah serius dalam tata kelola kepegawaian, " ujar Yudi.

Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima meminta pemerintah agar lebih transparan dalam penerapan efisiensi anggaran di berbagai lembaga.

"Kami meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menjelaskan secara detail bagaimana kebijakan efisiensi ini diterapkan di BNPP dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya tenaga honorer, " tegas Aria Bima

Baca juga: Realisasi Investasi Kabupaten Batang 2023 Mencapai Rp6,175 Triliun

Paman Adam